SE Disdik Padang, Ombudsman: Tidak Sesuai Nomenklatur

×

SE Disdik Padang, Ombudsman: Tidak Sesuai Nomenklatur

Bagikan berita
Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (Foto: Dok. Halbert Caniago)
Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (Foto: Dok. Halbert Caniago)

HALONUSA.COM - Pelaksana Harian (Plh) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Rendra Catur Putra menilai Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang terkait vaksinasi anak tidak sesuai dengan nomenklatur yang telah ada.

"Menurut kami, SE Disdik tersebut tidak sesuai dengan nomenklatur yang telah ada," katanya.

Baca juga:

Menurutnya, SE tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 yang berisi tentang sanksi jika menolak melakukan vaksinasi Covid-19.

"Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa sanksi untuk menolak vaksinasi adalah sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda," katanya.

Ia mempertanyakan dasar aturan yang dibuat oleh Disdik Padang terkait sanksi terhadap siswa yang tidak atau belum melakukan vaksinasi Covid-19.

Editor : Redaksi
Tag:
Bagikan
Berita Terkait
Terkini