Sidang Ganti Rugi Tol Padang-Pekanbaru Diwarnai Unjuk Rasa Warga Padang Pariaman

Unjuk rasa warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman di tengah persidangan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru. (Foto: Dok. LBH Padang)
Unjuk rasa warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman di tengah persidangan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru. (Foto: Dok. LBH Padang)

HALONUSA.COM – Sidang lanjutan kasus korupsi ganti rugi pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang diwarnai aksi unjuk rasa.

Unjuk rasa yang digelar pada Kamis (19/5/2022) siang tersebut diketahui dilakukan oleh perwakilan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Bacaan Lainnya

Kuasa Hukum perwakilan masyarakat, Adrizal meminta transparansi pengadilan dalam mengawal kasus yang menjerat sejumlah masyarakat untuk duduk di pengadilan.

“Dari 13 orang terdakwa, delapan orang merupakan korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya.

Dirinya berharap hakim cerdas menelaah dalam mengkaji kasus tersebut.

“Karena sangat disayangkan warganya yang awalnya adalah korban pelanggaran HAM malah sekarang menjadi tersangka kasus (ganti rugi) tersebut,” katanya.

Menurutnya, kasus ganti rugi lahan tol tersebut tak bisa lepas dari pengalihan status lahan milik warga dari tanah kaum menjadi lahan nagari.

Lahan tersebut akhirnya diperuntukkan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2007 silam.

Pada saat itu, katanya, diduga terjadi pelanggaran HAM kepada masyarakat.

Jika masyarakat tidak mau mengalihkan status lahannya maka akan terjadi pengucilan secara adat.

“Ini telah kami laporkan ke instansi pemerintahan pada saat itu, tetapi tidak ditanggapi,” ungkapnya.

Di lain sisi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Kelas IA Padang, menjatuhkan putusan sela, terhadap kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekan Baru yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman.

Pos terkait