Sidang Korupsi Tol Padang-Pekanbaru, Laporan Intelijen Tidak Ada Nilai

Sidang Korupsi Tol Padang-Pekanbaru, Laporan Intelijen Tidak Ada Nilai
Sidang Korupsi Tol Padang-Pekanbaru (Ist/Halonusa)
HALONUSA.COM - Sidang pendahuluan kasus dugaan korupsi ganti rugi jalan tol Padang-Pekanbaru melibatkan dua tersangka pegawai BPN, RN dan J, Pengadilan Negeri (PN) Padang menggelarnya, Selasa (4/1/2021).

Dalam sidang mengetuai hakim tunggal Rinaldi Triandoko, kemudian menghadirkan dua saksi ahli, Eva Achjani Zulfa.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) dan Endi Purnomo, ahli pertanahan.

Ahli Eva menyatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bersama dengan UU No. 21 Tahun 2001 mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, delik yang berlaku adalah delik materiil yang mengandaikan adanya unsur kerugian negara.

"Menghitung kerugian negara harus berdasar penyelidikan pihak berwenang. Kerugian negara merupakan bagian penting dari penerapan kasus korupsi," kata Eva.

Eva membandingkannya dengan kasus pembunuhan kriminal yang membutuhkan bukti bahwa korban harus mati terlebih dahulu.

"Kalau korbannya masih sekarat, itu bukan kasus pembunuhan. Bahkan dalam kasus korupsi pasti ada kerugian negara," kata Eva.

Ia melanjutkan, ketika terjadi tindak pidana korupsi, memulai prosesnya dengan penyidikan dan berlanjut hingga penetapan tersangka.

"Akhirnya penyidikan tersangka," jelas Eva.

Dia juga mengatakan bahwa penyelidikan akan mengumpulkan data untuk mengidentifikasi calon tersangka dalam sebuah insiden.

“Jika semuanya berjalan sesuai rencana, hal selanjutnya yang harus melakukan identifikasi tersangka. Karena itu tersangka adalah yang terakhir atau sedang dalam pengejarannya, ”katanya.

Eva juga mengatakan tidak biasa untuk memperluas penyelidikan. Sementara, hasil laporan badan intelijen hanyalah bukti awal.

"Laporan intelijen tidak ada nilainya," katanya.

Dalam proses yang cukup panjang ini, kata saksi, kerugian negara harus membutuhkan bukti terkait korupsi Tol Padang-Pekanbaru.

"Kalau negara wanprestasi bisa secara perdata, tapi kalau lalai harus mengembalikan dalam jangka waktu tertentu," katanya.

Bidang Pertanahan Endi Purnomo juga mengatakan, jika terjadi kesalahan pembayaran ganti rugi tanah dalam proses pembebasan tanah, maka pihak yang bertanggung jawab akan menjadi penerima ganti rugi.

Ia mencontohkan, sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi real estate, salah satu isi pernyataan tanggung jawab pemilik real estate sebagai penerima ganti rugi.

"Jika ternyata kemudian hari ada pihak lain yang memiliki/memiliki hak atas tanah tersebut, kami siap menanggung segala akibat dari pajak bumi/pembebasan hak," tegas Endi.

Endi mengatakan, pembelian tanah itu sudah mengatur dan BPN telah melakukan pembebasan lahan.

“Oleh karena itu, PLTN provinsi nantinya akan membentuk ketua dan pokja A dan B yang memiliki tugas berbeda. Selain itu, tugas Pokja A dan B adalah mendukung mereka yang melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Hakim Tunggal Rinaldi Triandoko mengatakan akan melanjutkan sidang Sidang Korupsi Tol Padang-Pekanbaru, Kamis mendatang dengan agenda pembacaan putusan.

“Prosesnya akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda pengambilan keputusan,” kata Rinaldi. (*)

Berita Lainnya

Index