Tak Bisa Sembarangan, Aturan Penangkapan Pelaku Kejahatan Sudah Dijelaskan Hukum Internasional hingga Peraturan Kapolri

Tak Bisa Sembarangan, Aturan Penangkapan Pelaku Kejahatan Sudah Dijelaskan Hukum Internasional hingga Peraturan Kapolri
Ilustrasi penjara. (Foto: Dok. Pixabay)
HALONUSA.COM - Aparat penegak hukum tak bisa melakukan tindakan sembarangan dalam melakukan penangkapan pelaku kejahatan.

Pasalnya, aturan penangkapan seorang terduga pelaku kejahatan sudah dijelaskan di dalam hukum internasional hingga Peraturan Kapolri (Perkap).

"Hak atas peradilan yang adil, khususnya hak untuk tidak disiksa sesungguhnya telah diatur dan dijamin oleh banyak regulasi di Indonesia," kata Penanggung jawab isu Fair Trial Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Adrizal, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Buntut Warga Agam Meninggal Usai Ditangkap, LBH Padang Duga Polisi Langgar Prosedur

Dalam pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Kemudian, Pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak atas tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Baca juga: Ini Kasus yang Menjerat Warga Lubuk Basung Agam Meninggal Usai Ditangkap

Tak sampai di sana, konteks penyiksaan juga diatur oleh UU nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).

Kemudian, UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) juga secara tegas mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan.

Bahkan, Polri sendiri selaku institusi penegak hukum terdepan di Indonesia juga sudah mengeluarkan aturan serupa dalam Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaran tugas Polri.

Baca juga: Kronologi Tersangka Kasus Eksploitasi Anak di Agam Meninggal Usai Ditangkap, Sempat Serang Aparat

Perkap tersebut secara tegas menempatkan hak untuk tidak disiksa sebagai bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Eksploitasi Anak

Sebelumnya, masyarakat digegerkan dengan meninggalnya seorang tangkapan Polres Agam bernama Ganti Akmal, 34 tahun, dalam kasus eksploitasi anak.

Kapolres Agam, AKBP Dwi Nur Setiawan mengatakan Ganti Akmal mencoba melawan dan menyerang petugas dengan sebilah arit.

“Intinya saat dilaksanakan, pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang petugas menggunakan arit atau sabit,” katanya.

Baca juga: Warga Lubuk Basung Agam Meninggal Usai Ditangkap, Polisi Sebut Pelaku Melawan

Usai penyerangan itu, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia saat hendak dirujuk ke Padang. (*)

Berita Lainnya

Index