HALONUSA.COM - Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat (Sumbar), Samaratul Fuad mengungkap sejumlah hal yang harus dipenuhi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Fuad menyebut kesepatakan yang harus dilaksanakan seluruh lintas sektor (stakeholder) yaitu pencegahan konflik di tingkat masyarakat, baik pernyataan, sikap ataupun perilaku.
Dirinya menjelaskan beberapa poin dalam pengawasan tersebut.
Pertama, dalam penyelenggaraan pilkada itu, partai tentu mempersiapkan pendaftaran para caleg-caleg.
Di sana, katanya, akan terjadi potensi terjadi saling tarik menarik calon-calon potensial yang akan menimbulkan masalah.
"Pada tahapan ini, dukungan-dukungan dari kelompok yang menjadi suporter akan mulai bermunculan, baik untuk caleg maupun capres," katanya, Minggu (31/7/2022).
Samaratul Fuad mengakui, pada tahapan tersebut juga mulai bermunculan konflik dalam pemilu legislatif dan eksekutif yang akan membuat masyarakat terbelah.Baca juga: Pendaftaran Partai Politik Mulai Awal Agustus 2022, Ini Tahapan dan Jadwalnya
Untuk itu, pihaknya akan banyak berkomunikasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk mengambil tindakan yang preventif menjaga tidak munculnya konflik.
"Peran pemerintah sangat diperlukan. Maka harus ada program pemerintah dan kita pun akan mendesak pemerintah untuk membuat program-program tersebut yang bisa mencegah terjadinya konflik sosial," ucapnya.
Editor : Redaksi
